nusakini.com--Bertempat di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (15/9), Republik Indonesia dan Republik Rakyat Bangladesh menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat kerja sama bidang energi antara dua negara. Penandatangan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, sementara pihak Bangladesh diwakili Menteri Negara Listrik, Energi, dan Sumber Daya Mineral Nasrul Hamid.  

Nota Kesepahaman ini menegaskan keinginan, kesiapan, dan kesediaan Pihak Bangladesh untuk berdiskusi lebih lanjut terkait pembangunan fasilitas penerimaan dan infrastuktur Liquefied Natural Gas (LNG) di Republik Rakyat Bangladesh, termasuk kemungkinan pasokan LNG spot dari Indonesia, dan menegaskan kesediaan Indonesia untuk memfasilitasi diskusi dengan produsen dan pemasar LNG Indonesia.  

• HIP BBN Bioetanol Bulan Mei 2024 Dipatok Rp14.528 per Liter
• Kementerian ESDM Targetkan PLTA Pertama di Aceh Beroperasi Akhir Tahun 2024
• Hadiri WEC Ministrial Roundtable Meeting, Menteri ESDM Beber Upaya Indonesia Kurangi Emisi
• Tim ESDM Siaga Bencana Kembali Terima Bantuan dan Segera Menyalurkannya
• PVMBG Turunkan Status G. Ruang Dari AWAS Menjadi Siaga

"Nota kesepahaman ini dilandasi hubungan baik antara Indonesia dan Bangladesh untuk melakukan kerja sama di bidang energi, hari ini untuk Pertamina dan Petrobangla, selanjutnya mungkin untuk perusahaan-perusahaan lain yang bisa mendukung supply LNG untuk Bangladesh," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam sambutannya. 

Menjawab hal tersebut, Menteri Nasrul Hamid menyampaikan terima kasihnya kepada Republik Indonesia atas dibukanya peluang kerja sama ini, dimana salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi defisitnya pasokan LNG Bangladesh. "Defisit pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 1 juta ton pertahun dan akan meningkat menjadi sekitar 11 juta ton per tahun pada tahun 2030. Untuk memenuhi defisit gas tersebut, Pemerintah Bangladesh akan mengimpor LNG yang akan dilakukan oleh Petrobangla," ujarnya. 

Selain melakukan suplai LNG ke Bangladesh, melalui nota kesepahaman ini dibuka pula kesempatan bagi Pertamina selanjutnya membangun membangun fasilitas penerimaan LNG yang terdiri dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), mooring dan infrastruktur off-loading, sub-sea dan pipa gas onshore ke grid gas alam. "Ini baru awal kerjasama, dibuka kesempatan untuk pengembangan bisnis, kita akan bicara lebih lanjut teknisnya nanti," ungkap Direktur Gas Pertamina, Yenni Andayani. 

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Dirjen Migas Kementerian ESDM menyampaikan di Indonesia masih banyak kargo LNG yang belum terserap, dan kargo gas yang tidak terserap ini memiliki tren yang terus meningkat. Pada 2014 ada 22 kargo, rinciannya 16 kargo diekspor dan sisanya untuk domestik. Setahun kemudian membengkak jadi 66 kargo, rinciannya 60 kargo diekspor dan 6 kargo untuk dalam negeri. Tahun lalu juga ada 66,6 kargo tidak terserap, rinciannya 43 kargo diekspor dan 23,6 kargo untuk dalam negeri. (p/ab)